Individu Dalam Organisasi

A. ORGANISASI RASIONAL

    Definisi menurut E. H. Schein :

• Organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama, melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab
• Berbagai tingkatan dalam organisasi dan yang mengatur semua individu ke dalam tujuan organisasi dan hirarki formal adalah kontrak
• Asumsinya bahwa pegawai sebagai agen yang secara bebas dan sadar telah setuju untuk menerima otoritas formal organisasi dan berusaha mearaih tujuan organisasi, dan sebagai gantinya mereka memperoleh dukungan dalam bentuk gaji dan kondisi kerja yang baik

Dalam Teori utilitarian memberikan dukungan tambahan pada pandangan bahwa pegawai memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai tujuan perusahaan secara loyal.

Kewajiban pegawai terhadap perusahaan Terbagi menjadi empat yaitu:

1) Kewajiban Ketaatan

• Karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan, tetapi karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya, misalnya etika atasan menyuruh karyawan tersebut untuk melakukan hal yang tidak bermoral, seperti membunuh musuh atasannya, atau  tindakan melakukan korupsi.
• Cara untuk menghindari terjadinya kesulitan seputar kewajiban ketaaatan adalah membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan cukup lengkap pada saat karyawan mulai bekerja di perusahaan. Namun deskripsi pekerjaan ini harus dibuat cukup luwes sehingga kepentingan perusahaan selalu bisa di beri prioritas

2) Kewajiban Konfidensialitas

• Kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi.
• Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja
• Contohnya adalah seorang akuntan, ia tidak boleh membocorkan kondisi finansial perusahaan lama ke perusahaan baru
• Kewajiban konfidensialitas ini terbatas pada informasi perusahaan saja.
• Alasan etika yang mendasari kewajiban ini adalah bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu.

3) Kewajiban Loyalitas

• Yakni konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan ia harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan dan turut merealisasikan tujuan tersebut
• Faktor utama yang dapat membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konfilk kepentingan (conflict of interest) 
• Contohnya, seorang yang bekerja di suatu perusahan memutuskan untuk membeli peralatan kantor dari perusahaan tempat dimana anaknya bekerja, walaupun sebenarnya ada penawaran harga yang lebih baik dari perusahaan lain

4) Kewajiban Melaporkan kesalahan

Ada dua macam pelaporan kesalahan perusahaan atau whistle blowing yakni :

a. Internal

• Dalam pelaporan internal, pelaporan kesalahan dilakukan di dalam perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung

b. Eksternal

• Dalam pelaporan eksternal karyawan melaporkan kesalahan perusahaan kepada instansi pemerintah atau kepada masyarakat melalui media komunikasi
• Dalam Etika “apakah whistle blowing ini boleh dilakukan karena pada prinsipnya bertentangan dengan kewajiban loyalitas karyawan terhadap perusahaannya?”

Namun setelah didiskusikan lebih mendalam, jawabnya adalah boleh karena karyawan tidak hanya mempunyai kewajiban loyalitas kepada perusahaan tetapi ia juga mempunyai kewajiban kepada masyarakat umum apabila perusahaan tersebut melakukan kesalahan

Pelaporan bisa dibenarkan secara moral, bila lima syarat berikut terpenuhi:

1. Kesalahan perusahaan harus besar.
2. Pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar
3. Pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain
4. Penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dulu, sebelum   kesalahan perusahaan dibawa ke luar
5. Harus ada kemungkinan nyata bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat sukses

Whistle blowing adalah masalah etis yang tidak enak untuk semua pihak yang bersangkutan. Untuk perusahaan ataupun pelaku bisnis, whistle blowing akan membawakan banyak kerugian secara materil maupun moril. Mulai dari turunnya pamor perusahaan terhadap produknya, hingga menurunnya keuntungan yang didapatkan akibat pelaporan ini. Untuk pelapor, whistle blowing adalah langkah yang diambil dengan berat hati karena resiko yang akan didapatkannya cukup besar. Dalam kode etik,  ini memuat ketentuan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus di tempatkan di atas segalanya

Situasi dimana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a. Konflik Kepentingan

b. Pencurian Pegawai dan Komputer

c. Insider Trading

B. Kewajiban perusahaan terhadap pegawai

Menurut pandangan rasional adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui sebagai imbalan atas jasa mereka 

Tiga masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini: 

• Gaji
• Kondisi Kerja
• Tidak melakukan diskriminasi

1. Gaji

• Tidak ada rumus sederhana untuk menentukan "gaji yang layak".
• Meskipun tidak ada cara untuk menentukan gaji yang layak dengan pasti, namun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah, yaitu: 
• gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja, kemampuan perusahaan, sifat pekerjaan, peraturan upah minimum, hubungan dengan gaji lain, & kelayakan negosiasi gaji.

2. Kondisi Kerja: 

    Kesehatan dan Keamanan

• Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman, bebas dari resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati.
• Keselamatan dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan kepada kepentingan ekonomis

    Kepuasan Kerja

• Pekerjaan yang dispesialisasikan secara horizontal dengan membatasi jangkauan tugas dan membatasi repetisi atau pengulangan dalam cakupan tugasnya.
• Jangkauan tugas yang terlampau jauh melewati batas kemampuan pegawai dapat menyebabkan pegawai frustasi
• Pekerjaan juga bisa dispesialisasikan secara vertikal dengan membatasi rentang pengawasan dan pengambilan keputusan atas kegiatan-kegiatan dalam suatu pekerjaan.

3.  Tidak melakukan diskriminasi

• Diskriminasi akan terhapus bila suatu negara semua warganya mempunyai hak yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama pula.

2. ORGANISASI POLITIK

Organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari sejumlah koalisi kekuatan yang saling bersaing, jalur pengaruh dan komunikasi formal dan informal yang terbentuk dari koalisi-koalisi tersebut.

Tujuan organisasi menjadi tujuan yang dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan paling dominan.

Hak Pegawai

Hak moral pegawai serupa dengan hak sipil warga negara: hak privasi, hak untuk setuju, hak atas kebebasan berbicara, dsb.

Hak Privasi

Tiga elemen yang perlu dipertimbangkan saat mengumpulkan informasi yang mungkin mengancam hak privasi pegawai: relevansi, persetujuan, dan metode.

Kebebasasan Suara Hati

Seorang individu dipaksa bekerja sama dalam suatu aktivitas yang bertentangan dnegna  keyakinannya.

Whistleblowing

Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang anggota atau mantan anggota suatu organisasi untuk mengungkapkan kesalahan atau aktivitas merugikan yang dilakukan organisasi yang bersangkutan.

Hak untuk Berpartisipasi dan Manajemen Partisipasif

Pemerintah haruslah dibentuk atas persetujuan yang diperintah karena mereka memiliki hak atas kebebasan dan hak itu mengimplikasikan bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik yang berpengaruh pada diri mereka.

Hak atas Proses yang Layak dan PHK Sepihak

PHK sepihak, sebuah doktrin yang, kecuali jika tenaga kerja dilindungi oleh kontrak eksplisit (seperti serikat pekerja), perusahaan boleh memecat pegawai secara sepihak dengan alasan baik, tanpa alasan apa pun, ataupun untuk alasan-alasan yang secara moral salah, tanpa perlu diputus bersalah secara hukum.

Hak Pegawai dan Penutupan Pabrik

Langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan pengaruh merugikan dari penutupan pabrik: (1) pemberitahuan sebelumnya (2) pesangon (3) jaminan kesehatan (4) pensiun awal (5) transfer (6) pelatihan kembali (7) pembelian oleh pegawai (8) pembayaran pajak lokal.

Serikat Pekerja dan Hak untuk Berorganisasi

Pegawai berhak dengan bebas menjalin hubungan satu sama lain dan membentuk serta menjalankan serikat pekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral sah. Hak yang sama untuk menjalin hubungan secara bebas yang membenarkan pembentukan dan keberadaan perusahaan juga mendasari organisasi pekerja yang kita sebut serikat pekerja.

Politik Organisasional

Bagan organisasional perusahaan, disebutkan dalam kontrak kerja dan deskripsi pekerjaan yang menetapkan kewajiban pekerja terhadap perusahaan, diakui oleh hukum, digunkan oleh para atasan, dan sebagian besar diterima sebagai sesuatu yang sah oleh para bawahan.

Taktik Politik dalam Organisasi

Taktik politik yaitu proses dimana individu atau kelompok menggunkan taktik-taktik kekeuasaan yang dibentuk secara non formal utnuk mencapai tujuannya sendiri. 

Etika Taktik Politik

Pengaruh taktik politik terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam organisasi: (1) utilitas tujuan (2) konsistensi tindakan politik dengan hak moral (3) kewajaran dan konsekuensi (4) pengaruh pada perhatian

3. Organisasi Yang Memberi Perhatian

Organisasi bisnis yang mendukung hubungan perhatian akan menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang membatasi diri hanya pada hubungan kekuasaan dan kontraktual.

Masalah penting dalam dari perspektif organisasi caring adalah memberikan perhatian terlalu banyak atau kurang banyak.

Conclution :

• Pada era sekarang masalah etika bisnis sangatlah penting untuk diperhatikan karena menyangkut perilaku jujur dan bermoral karena ada kaitanya dengan manusia.
• Dalam setiap langkah bisnis, apabila pekerja dan pengusaha selalu memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing yang tidak menyimpang dari kepentingan bersama dalam arti tidak melanggar etika maka semua akan dapat survive terus.
• Adapun kewajiban pekerjaan terhadap perusahaan merupakan hak sedangkan kewajiban perusahaan terhadap karyawan antara lain tidak diskriminasi, upah adil, menjamin kesehatan dan keselematan, tidak memberhentikan karyawan dengan semena – mena dan lain – lain. 
• Kewajiban ini bagi karyawan merupakan hak karyawan dan hak tersebut bila tidak dipenuhi termasuk perbuatan yang kurang etis. 

Business Ethics Manuel G. Velasquez